tabik, stefanus akim

Komnas HAM Desak Pemprov Tegakkan Hak Masyarakat Adat

Posted in Pemerintahan by pencintabuku on Desember 6, 2007

Oleh: Stefanus Akim

Pemerintah di Kalimantan Barat dari semua lini, provinsi-kabupaten/kota-kecamatan dan desa, didesak untuk mengakui, menghormati, melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia masyarakat adat. Sampai saat ini, hampir setiap hari terjadi dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Barat.

Menurut Edi V. Petebang, S.Sos, anggota Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Kalbar dari Divisi Perlindungan Kelompok Khusus, dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat adat tersebut seiring makin maraknya investasi yang masuk di Kalimantan Barat, terutama investasi yang rakus akan tanah. Seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Setiap bulan Komnas HAM Kalbar selalu menerima pengaduan masyarakat adat berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM atas mereka, seperti perampasan tanah, perampasan sumber pencaharian, penghancuran tempat dan benda keramat, bahkan penembakan oleh oknum aparat.

Kasus konflik antara masyarakat adat dengan perkebunan sawit menempati urutan teratas. Ini terjadi di semua kabupaten di Kalbar, seperti di Landak, Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Ketapang.

“Hak-hak masyarakat adat harus diakui dan dihormati oleh semua pihak di Indonesia karena secara hukum keberadaan mereka diakui negara,” ujarnya. Pernyataan anggota Komnas HAM tersebut berkaitan dengan Peringatan Hari HAM Se-dunia tanggal 10 Desember 2007.

Alasan pemerintah dan semua pihak harus menghormati, mengakui dan menegakkan hak-hak masyarakat adat menurut Edi sangat kuat. Setidaknya ada sembilan produk hukum sebagai dasar legal masyarakat adat di Indonesia. Yakni UU No.12/2005 ttg. Ratifikasi Konvensi PPB tentang Ekonomi Sosial dan Budaya, UUD 1945; yakni Pasal 18 B ayat 2 ; pasal 28 I ayat 3 (3). Selanjutnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: pasal 6 (4). UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi; pasal 51 ayat 1 huruf b (5).

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan; pasal 67 ayat 1 (6). UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; pasal 33 ayat 3 huruf a (7). UU 15/1985 tentang Ketenagalistrikan; pasal 11 sampai 14 (8). UU No.27/2003 tentang Panas Bumi; pasal 16 ayat 3 huruf a (9). UU No.11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; pasal 25, 27, 52, 53, 54. ”Harapan kami agar perusahaan, pemerintah dan siapa saja, agar membaca dan tunduk pada perundangan diatas,” imbuhnya.

Kekuatan posisi masyarakat adat bertambah dengan disahkannya Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat pada tanggal 13 September 2007. Konsekuensinya adalah Indonesia harus mengakui hak-hak masyarakat adat. Semua peraturan perundangan-undangan yang dibuat di negara anggota PBB, tidak boleh bertentangan dengan isi deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat tersebut.

Salah satu pasal yang paling mendasar dari deklarasi tersebut menurut Edi adalah Pasal 3. Yakni hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri (the rights to self-determination). Pasal ini yang banyak ditentang negara-negara karena dikuatirkan masyarakat adat akan membuat negara sendiri. Padahal bukan demikian. Yang dimaksud hak menentukan nasib sendiri adalah bukan hak untuk menentukan untuk membuat negara sendiri, tetapi hak untuk bebas menentukan status politik dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan politiknya. Misalnya, masyarakat adat bisa meminta otonomi khusus, bisa menolak masuknya perkebunan sawit dan tambang di wilayah mereka kepada pemerintah.

Komnas HAM juga sangat mendorong agar pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) agar lebih proaktif memfasilitasi penyusunan Perda (provinsi dan kabupaten) atau Perdes tentang masyarakat adat di wilayahnya masing-masing. “Masyarakat adat dan aktivis LSM juga harus mendorong agar proses itu terlaksana demi kepastian dan kekuatan hukum masyarakat adat,” harap Edi.

Anggota Komnas HAM periode 2006-2009 ini mengaku heran mengapa Perda tentang masyarakat adat ini tidak mendapat respon yang baik dari pejabat di Kalbar. Padahal ada banyak anggota masyarakat adat yang menjadi anggota legislatif (provinsi dan kabupaten) dan eksekutif (gubernur/bupati).

Perda/Perdes itu penting sekali karena dalam banyak kasus, terutama jika ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat, masyarakat adat selalu kalah dan menjadi korban karena ketiadaan dasar hukum yang bersifat lokal. Secara nasional memang eksistensi masyarakat adat sudah jelas diakui. Hanya perlu ada peraturan yang lebih spesifik seperti Perda/Perdes tersebut agar mudah dalam implementasinya.

Mengingat banyaknya konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan sawit, Komnas HAM secara khusus meminta agar Pemda Kalbar melakukan pengkajian yang mendalam tentang dampak lingkungan, sosial, budaya, ekonomi dan politik dari perkebunan sawit. “Kalau mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya, mengapa harus dipaksakan? Mengapa memaksakan sawit? Mengapa tidak memfasilitasi habis-habisan pengembangan karet rakyat, cokelat, kopi, rotan atau produk lainnya?,” harap Edi.□

*Edisi Cetak Borneo Tribune, 6 Desember 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: