tabik, stefanus akim

Upah Minimum Belum Cukup untuk Hidup Layak

Posted in Pemerintahan, sosial by pencintabuku on November 22, 2007

Oleh: Stefanus Akim

Surat keputusan gubernur tentang penetapan upah minimum provinsi (UMP) di Kalimantan Barat sudah berjalan hampir satu tahun. Meskipun demikian masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran, karena tidak mengikuti ketetapan tersebut. Padahal besar UMP dimaksud hanya Rp575.300. Lebih ironis lagi keputusan itu sangat jauh dari kebutuhan hidup layak tenaga kerja.

Sementara itu awal tahun 2008 sudah sangat dekat. Secara otomatis tenaga kerja yang mempunyai masa kerja dibawah satu tahun dengan status lajang akan mendapatkan upah minimum yang baru. Sudah seharusnya juga penetapan tersebut berdasarkan kebutuhan hidup layak, sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 17 tahun 2005, tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sesuai dengan peraturan pengertian KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau karyawan lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan satu bulan. “Seharusnya saat sekarang karyawan sudah bisa menerima upah minimum sesuai dengan KHL,” kata Frans Erianto, anggota DPRD Kabupaten Pontianak.

Dituturkan, dengan adanya rencana penetapan upah baru yang mekanismenya sesuai dengan peraturan, diminta kepada dinas atau bidang terkait yang berfungsi mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut supaya benar-benar melakukan pengawasan. Mengingat masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan dengan masih membayar upah dibawah ketentuan.
Dan yang lebih penting menurut Frans, adalah penyesuaian upah bagi pekerja yang telah bekerja diatas satu tahun. Tujuannya supaya selisih upahnya tidak terlalu kecil dengan karyawan yang masa kerjanya dibawah satu tahun. sebab ada karyawan yang masa kerjanya diatas 20 dua puluh tahun lebih selisih upahnya hanya Rp49 ribu dari UMP tahun 2007.

Frans menyarankan, sudah seharusnya surat keputusan Menakertrans No: Kep-49/men/iv/2004, tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah perlu diikuti dan dilaksanakan secara maksimal. Seharusnya pula apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan dapat dilakukan penindakan serta penegakan hukum atas pelanggaran sesuai dengan pasal-pasalnya.

Dengan rencana kenaikan nantinya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sementara karyawan melalui perannya harus ikut serta membantu meningkatkan produktifitas sehingga kelanggengan perusahaan dapat dipertahankan dan berkesinambungan demi peningkatan kesejahteraan serta demi pembangunan.□

*Edisi Cetak Borneo Tribune 22 November 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: