tabik, stefanus akim

2005, SOPD Singkawang Dipastikan Dirubah

Posted in Pemerintahan by pencintabuku on Januari 3, 2005

Singkawang, Equator

Perubahan SOPD Kota Singkawang kemungkinan besar akan dilakukan pada tahun 2005 antara eksekutif bersama legislatif. Warning! Bagi pejabat yang setengah hati melayani masyarakat mutasikan pada wilayah yang tak bersentuhan dengan pelayanan.

“Saat ini memang SOPD kita belum dibahas, mungkin saja tahun 2005 nanti baru kita bahas bersama legislatif terkait dengan organisasi atau lembaga apa saja yang nantinya ada,” kata Wakil Walikota Singkawang Drs Raymundus Sailan saat ditemui di ruang kerjanya.

Dikatakan Raymundus, perubahan SOPD akan dibicarakan antara eksekutif dan legislatif namun tentu mengacu pada peraturan yang ada terkait dengan SOPD itu sendiri. Diantaranya adalah PP No 8 dan PP No 9 tahun 2004 yang membahas soal SOPD. Namun, kata Raymundus untuk membubarkan, membentuk atau menggabungkan sebuah institusi (Dinas, Badan, Kantor-red) harus memperhatikan beberapa aspek. Misalnya saja soal pendanaan yang tersedia, serta SDM yang akan menempati institusi itu.

“Misalnya sebagai contoh yang hingga kini katakanlah masih menggantung adalah Dinas Tata Kota, kita masih mencari orang yang tepat untuk menempati dinas ini dan memnag di Kota Singkawang rasanya belum ada yang tepat sehingga hingga kini measij Plt,” ujar Raymundus.

Ia menuturkan, untuk pembahasan SOPD tidak bisa wewenang eksekutif sendiri harus bersama-sama dengan legislatif. Sedangkan institusi yang nantinya akan dibentuk, dipertahankan, dirubah atau digabung juga tentu memperhatikan apakah ada lembaganya di pusat. Selain itu juga harus dipikirkan apakah sesuai dengan karakteristik Kota Singkawang. Sebab jika tidak maka akan mubazir atau tidak tepat. “Kita tentu ingin mengoptimalkan institusi yang nantinya dibentuk, atau dengan kata lain institusi miskin namun fungsinya kaya dan layanan kepada masyarakat bisa maksimal,” papar dia.

Dikatakannya, dalam hal ini eksekutif yang mengusulkan, dan nantinya yang menyetujui adalah legislatif. Meskipun demikian ia melihat perlu juga penyesuaian antara departemen yang ada di pusat dengan dinas yang ada di daerah, sehingga singkron. Namun ia kembali menegaskan semuanay tergantung dengan kebutuhan daerah dan ketersediaan dana.

Saat ditanya apakah perubahan SOPD itu akan dilakukan pada tahun 2005 mendatang, ia mengatakan kemungkinan itu ada dan sangat mungkin. Alasannya telah terbentuk kabinet baru yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dan kemungkinan daerah akan menyesuaikan.

“Kemungkinan perubahan SOPD tahun 2005 ada ini dikaitkan dengan kondisi yang ada dengan keberadaan Kabinet Indonesia Bersatu, dan kita harus menyesuaikan dan mensinergiskan dengan pusat. Tapi sekali lagi saya katakan harus sesuai dengan kebutuhan daerah ketersediaan dana dan SDM,” kata dia.

Ditegaskan Raymundus, dalam tahun 2005 ini secepatnya eksekutif akan mengusulkan ke DPRD Kota Singkawang. Karena untuk pembahasan membutuhkan waktu yang cukup lama dan alot. Sedangkan beberapa dinas yang ada saat ini menurut dia akan dikaji ulang apakah masih layak dipertahankan atau tidak. “Misalnya saja Dispenda yang kita tidak memiliki akan kita kaji ulang juga, apakah benar-benar perlu atau tidak dan selama ini memang bergabung dengan Bagian Keuangan,” ujarnya.

Ia menyebutkan ada beberapa dinas yang kemungkinan masih dipertahankan dan tidak digebung dengan dinas lain karena dirasakan sangat dibutuhkan bagi daerah. Dinas tersebut diantaranya Pariwisata, Agribisnis, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kesehatan, Pendidikan. Sedangkan dinas yang masih banyak bergabung atau fungsinya cukup banyak, misalnya Disperindag dan Sosdukcapiltrans akan dilihat dan dikaji. Apakah masih bergabung atau dipisahkan sesuai dengan pekerjaan menumpuk di dinas itu saat ini. “Tapi ini baru semacam pikiran atau wacana dari saya, selanjutnya tentu akan kita bahas bersama-sama bukan keputusan perorangan atau eksekutif saja,” kata Raymundus.

Dituturkannya juga jika untuk memasang atau menempatkan pejabat adalah kewenangan perogarif daei walikota, sedangkan untuk mengusulkan kewenangan Baperjakat. “Kalau nanti sudah terbentuk mekanismenya seperti itu, baperjakat yang megusulkan dan walikota sebagai user yang menentukan,” kata dia.

Harapan masyarakat tentunya dengan SOPD yang baru nanti terjadi perubahan yang cukup radikal untuk pejabat yang kurang melayani. Bagi mereka sebaiknya dipindahkan di bagian yang tak bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat. The right man and the right palace harus benar-benar digunakan. *

*Diterbitkan Harian Equator 3 Januari 2005

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: